SIBER JATIM - Pada Jumat, 22 November 2024, Hakim Mahkamah Agung Negara Bagian New York, Juan Merchan, memberikan keputusan penting yang memungkinkan mantan Presiden Donald Trump untuk meminta pembatalan kasus pidana yang melibatkan pembayaran uang tutup mulut kepada bintang film dewasa, Stormy Daniels.
Pembayaran tersebut dilakukan oleh pengacara Trump, Michael Cohen, untuk menjaga agar Daniels tetap diam tentang hubungan seksual yang dia klaim terjadi satu dekade lalu dengan Trump. Kasus ini menarik perhatian publik karena melibatkan tindakan hukum pertama yang menjerat seorang mantan presiden atau presiden yang sedang menjabat di Amerika Serikat.
Awalnya, vonis atas kasus ini dijadwalkan pada 26 November 2024. Namun, jaksa penuntut dan Jaksa Distrik Manhattan, Alvin Bragg, mengajukan permintaan untuk menunda semua proses hukum dalam kasus ini sampai Trump menyelesaikan masa jabatannya sebagai presiden yang dimulai pada 20 Januari 2025.
Pengacara Trump berpendapat bahwa kasus ini harus dibatalkan karena dapat mengganggu kemampuannya untuk memerintah dengan efektif selama masa jabatannya.
Hakim Merchan memberikan izin kepada Trump untuk mengajukan mosi pembatalan kasus ini, dengan batas waktu 2 Desember 2024 untuk mengajukan mosi tersebut.
Jaksa penuntut diberi waktu hingga 9 Desember untuk memberikan tanggapan. Namun, hakim belum menetapkan tanggal baru untuk vonis dan belum memutuskan kapan mosi pembatalan tersebut akan diputuskan.
Kasus ini bermula dari pembayaran sebesar $130.000 yang dilakukan kepada Stormy Daniels melalui pengacara Trump, Michael Cohen. Pembayaran tersebut bertujuan untuk menutupi hubungan yang diklaim terjadi antara Trump dan Daniels.
Trump sendiri membantah tuduhan tersebut. Meskipun demikian, juri Manhattan memutuskan Trump bersalah karena memalsukan catatan bisnis untuk menutupi pembayaran tersebut.
Kasus ini menjadi sorotan karena ini adalah pertama kalinya seorang presiden atau mantan presiden Amerika Serikat didakwa dalam kasus pidana.
Pengacara Trump menggambarkan kasus ini sebagai upaya politis dari pihak Demokrat untuk merusak reputasi dan kampanye politik Trump yang sedang berjalan.
Pembatalan atau penundaan kasus ini memiliki dampak besar bagi politik dan hukum di Amerika Serikat. Jika Trump berhasil membatalkan kasus ini, akan menjadi preseden baru dalam penanganan kasus pidana yang melibatkan tokoh politik tingkat tinggi.
Selain itu, jika kasus ini terus berlanjut, akan menjadi sorotan utama selama masa kampanye presiden yang akan datang, mengingat Trump adalah salah satu calon presiden yang kuat dalam pemilihan mendatang.
Kasus uang tutup mulut yang melibatkan Donald Trump tetap menjadi salah satu isu hukum dan politik yang menarik perhatian banyak orang. Dengan penundaan vonis yang diberikan oleh hakim, proses hukum ini diperkirakan akan terus berjalan hingga 2025.
Apakah kasus ini akan dibatalkan atau dilanjutkan masih menjadi pertanyaan besar yang akan mengubah arah karier politik Trump dan berdampak pada pandangan publik terhadap sistem hukum di Amerika Serikat.
| Pewarta | : Imam |
| Editor | : Imam Haironi |
Komentar & Reaksi